Koes Komo : Sketsa-sketsa IPT 65 [Menolak Bungkam, Menjadi Saksi [pameran online] [genosida 1965; tragedi 1965]

Simak! Temuan dan Rekomendasi Majelis Hakim International People’s Tribunal 65

 PUTUSAN AKHIR MAJELIS HAKIM IPT 1965 (teks terjemahan)  http://www.tribunal1965.org/id/putusan-akhir-majelis-hakim-ipt-1965/

suasana sidang pengadilan rakyat 

International People’s Tribunal 1965

nieuwekerk Denhaag

sketsa : Koes Komo Art

  

Tribunal Rakyat Internasional: Menolak Bungkam, Melawan Impunitas  (Ayu Wahyuningroem)

Lini Masa Rappler Indonesia

LINI MASA: International People’s Tribunal tragedi 1965 di Den Haag

LINI MASA: Hari kedua sidang International People’s Tribunal tragedi 1965

LINI MASA: Hari ketiga sidang International People’s Tribunal tragedi 1965

Fokus (Liputan Khusus) CNN Indonesia 

 

Putusan Sidang Rakyat Tragedi 1965

Pengadilan Rakyat Internasional 1965 yang digelar 10-13 November diharapkan dapat mengungkap kebenaran atas dugaan kejahatan kemanusiaan oleh negara pada periode 1965 di Indonesia. Apa hasilnya, dan adakah pengaruhnya bagi proses penyelesaian di RI?

http://www.cnnindonesia.com/nasional/focus/putusan-sidang-rakyat-tragedi-1965-2861/all

 

YUSHAK PAKASI – Saksi/korban aniaya

Pakasi yang dulu dipecat begitu saja sebagai pegawai negeri, menceritakan ia pernah melakukan gugatan sebelum Susilo Bambang Yudhoyono terpillih sebagai presiden. “Tapi setelah SYB terpilih, class action tidak dilanjutkan.”

Martono
bersaksi mengenai berbagai penyiksaan yang dilakukan tentara terhadap orang orang yang ditangkap.
proses bagaimana dia ditangkap dan diintrograsi oleh tentara.
berbagai pertanyaan yang diulang ulang mulai dari organisasi apa yang diikutinya dan berapa orang yang ia bunuh.
jawaban Martono yang tidak pernah membunuh orang membuat para penyiksanya semakin brutal.
hingga akhirnya tinggal Martono seorang yang tersisa dan dipekerjakan secara paksa untuk membuang mayat mayat korban penyiksaan ke sungai Bengawan Solo.

 

Martin Aleida

Asvi Warman Adam (saksi ahli) LIPI

menyampaikan hasil penelitian komnas HAM pada tahun 2003.

Expert witness Asvi Warman Adam, historian of the Indonesian Science Institute LIPI, started his testimony by saying that “I am not here to make my country and people look bad.” He said he was present at the Tribunal as a researcher who concluded that the Buru imprisonment camp was “the most obvious” system of oppression. The most obvious in numbers, location, command hierarchy, and timeline.

Some 1,600 political prisoners were incarcerated in Buru from 1969 to 1979. They were clearly ‘B’ category prisoners. The location was clear: Buru, which is twice the size of Bali.The chain of command was also clear: at the helm was the Pangkopkamtib (the highest military commander responsible for security and public order matters), with the head of the Buru Resettlement next, followed by the regional military commander of the Maluku region.

Besides Buru, only Moncong Koe and Paltungan camps were that clearly organized. In those two places, incarceration periods were shorter, and there were less prisoners compared to Buru. Plantungan was only for female prisoners.

As the chain of command and oppression was so obvious, the camp can be compared to the Russian Gulag under Stalin.

The Buru camp’s mission, Asvi explained, was officially to “save the general population from them (the prisoners)”, “turn the political prisoners into followers of the state ideology Pancasila,” and “produce food.”

Asvi further explained that Soeharto’s New Order government apparently constructed the Buru camp with political goals in July 1968, when it was clear that it would not be able to conduct a general election which would turn out to its advantage. With this political goal in mind, the regime set up the Buru camp to jail people who were “dangerous to society,” or in other words: those who would not guarantee an election victory for Soeharto. Thus, the elections were shifted to 1971.

In the context of the Buru camp, Asvi also underlined the oppression suffered by the prisoners there. One example was writer Hersri, who got flies shoved into his ear, which made him permanently deaf. Enslavement was clearly present, with prisoners forced to report to their wardens at 4 AM to receive their orders. Buru island is an isolated place, so this camp is a concrete and perfect example of incarceration and enslavement as a result of the 1965 tragedy.

Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi di hadapan IPT1965 menyampaikan ringkasan laporan Komnas tentang pelanggaran HAM berat pada tahun 1965/1966.

Penampilan komisioner Dianto Bachriadi ini tidak dijadwalkan.

“IPT 1965 MENGONFIRMASI INVESTIGASI KOMNAS-HAM”

“Temuan hasil investigasi Komnas HAM 2012 telah dikonfirmasi dalam kesaksian-kesaksian dimuka Sidang IPT 1965 yaitu bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia. .. (Selain itu) suasana anti komunis terus dihidupkan. Jadi penting buat kita, bahwa Yang Mulia (Dewan Hakim) dapat melihat persoalan ini. (Yaitu) bahwa persoalan 1965 masih hidup bagi kita, bagi bangsa ini. Komnas HAM adalah lembaga negara, state institution, begitu juga Komnas Perempuan juga lembaga negara. Penting bahwa rekomendasi bahwa penyelesaian pelanggaran berat ini adalah rekonsiliasi, tetapi rekonsiliasi harus dengan mengungkap kebenaran. Bagaimana kita mau berrekonsiliasi, mau berdamai, kalau kita tidak tahu mana yang benar, dan mana yang salah.

“Kita belum punya undang undang tentang rekonsiliasi, padahal dalam U.U. No. 26 (disebut) bahwa rekonsiliasi perlu diatur dalam undang-undang … Setiap penyelidikan harus ditindaklanjuti dengan penyidikan. Kalau tidak (ditindaklanjuti), Kejaksaan Agung harus meyelesaikan atau mengeluarkan perintah, atau memberi penjelasan sehingga masyarakat bisa tahu alasan bahwa temuan temuan itu tidak ditindaklanjuti. Demikian diatur dalam UU Peradilan…

<

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Dianto menyatakan

“Saya tidak mengetahui mengapa Laporan investigasi Komnas HAM tidak ditindaklanjuti. “(Jawaban-jawaban) yang ada hanya soal administrasi dan prosedural. Your honor, seandainya, sekali lagi seandainya temuan Komnas HAM dianggap tidak cukup, maka pemerintah harus mengeluarkan pernyataan sehingga penyelidikan dihentikan sehingga tidak terjadi delay (penundaan), saya ulangi delay yang berkepanjangan ini”

Hakim Ketua: Thank you. Terima kasih atas penjelasan Anda mengenai investigasi dan masalah yang berkepanjangan itu ..

(teks oleh Aboeprijadi Santoso)

Mariana Aminudin

KOMNAS PEREMPUAN TEGASKAN KESAKSIAN IPT 1965

Komisaris Komnas Perempuan Mariana Aminudin membenarkan kesaksian saksi-ahli Dr. Saskia Wieringa dan sejumlah kesaksian yang lain mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Ketika ditanya Hakim Helen Jarvis mengenai kekerasan seksual 1965, Mariana juga menegaskan hal itu pun tercantum dalam laporan Komisi Perempuan. Mariana menekankan pentingnya perhatian IPT 1965 dan khalayak umum pada kesejahteraan ekonomi dan sosial para ibu ibu korban 1965 dan perlindungan hal bangsa yaitu memerangi stigma yang masih diderita para perempuan korban 1965.

(teks oleh Aboeprijadi Santoso)

Wijaya Herlambang

 Saskia Wieringa

Bradley Simpson

Pemerintah AS telah mendukung Angkatan Darat Indonesia untuk melaksanakan genosida dengan:

Pertengahan hingga akhir Oktober 65:

– Para pejabat White House mendirikan sebuah kelompok kerja untuk melancarkan bantuan rahasia kepada militer Indonesia. 

– Jendral Sukendro mendapatkan bantuan peralatan komunikasi dan senjata dari Amerika.

Awal November 65:

– Komite 303 memberi pelatihan kepada Angkatan Darat Indonesia, untuk merekrut para pemuda menyerang para PKI

– Gedung Putih mentransfer senjata kecil untuk Angkatan Darat melalui Bangkok

Awal Desember 65:

– CIA memberikan $ 500.000 untuk pembelian peralatan komunikasi bagi Angkatan Darat untuk memonitor komunikasi militer

– Para pejabat Amerika, Australia, Inggris & Selandia Baru mengadakan pembicaraan rahasia untuk mengkoordinasikan kebijakan terhadap Indonesia

– Pengiriman obat-obatan, senjata dan uang untuk Angkatan Darat menyerang lebih banyak komunis.

(teks: Soe Tjen Marching)

Prosecutors.

Sidang hari kedua mendengarkan penuturan saksi/korban yang berada di balik tirai hitam

ibu Kingkin Rahayu (bukan nama sebenarnya) tentang berbagai macam penyiksaan dan kekerasan seksual yang dialaminya dengan tuduhan melakukan Gerilya Politik.

di akhir penuturannya Ibu Kingkin Rahayu dua kali menyampaikan permohonannya apakah diperbolehkan meyebutkan nama orang yang paling kejam menyiksa dirinya.

dengan suara tegar terucap nama “LUKMAN… LUKMAN SUTRISNO.”

seketika ruangan menjadi hening.

Judges

Zak Yacoob & John Gittings

Martin Alaeda membacakan cerita pendek

Barbara Brouwer membacakan karya Sitor Situmorang

sebaris liriknya berkata “Ketika manusia memenjarakan manusia.”

Astaman Hasibuan

Membacakan puisinya tentang penghilangan 

Tak sekedar hilangnya manusia tetapi hilang pula sebagian peradaban.

Press Conference IPT 1965 

bersama Asvi W. Adam, Saskia Wieringa, Martono & Leslie Dwyer

 

 

Simak 110 ‘entry’ tematik lainnya pada link berikut

Prakata dan Daftar Isi Genosida 1965-1966

 

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

 

14542544_1036993449746974_4443364972569517121_o

 

 

 

Bookmark and Share

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s